Jakarta Selatan -Guna memastikan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel, jajaran Samsat Jakarta Selatan memperkuat sistem pengawasan internal sekaligus memperluas saluran pengaduan bagi masyarakat.
Langkah ini diambil sebagai respons cepat sekaligus langkah mitigasi menyikapi adanya keluhan warga terkait dugaan biaya tambahan oleh pihak tidak bertanggung jawab di area pelayanan.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa standarisasi loket tanpa calo telah diimplementasikan secara ketat lewat penerapan sistem antrean elektronik, kewajiban penggunaan tanda pengenal resmi bagi petugas, serta penempelan daftar tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara terbuka di area publik.
Kanit Samsat Jakarta Selatan AKP Selfi Meidiyanti menegaskan bahwa pihaknya sangat membuka diri terhadap setiap masukan dan verifikasi laporan dari masyarakat untuk ditindaklanjuti secara terukur. Wajib pajak diimbau kuat untuk tidak tergiur oleh tawaran “jalur cepat” yang dijanjikan oknum tertentu, terutama dalam pengurusan dokumen yang membutuhkan waktu verifikasi berkala seperti mutasi kendaraan antar-polda yang secara regulasi memakan waktu 14 hingga 30 hari kerja.
Untuk menjamin transparansi finansial, seluruh transaksi pembayaran kini dialihkan sepenuhnya melalui jaringan perbankan dan pemindaian kode QRIS, guna mengeliminasi transaksi tunai perorangan di luar loket resmi.
Di samping penguatan sistem, sisi humanis di balik meja pelayanan Samsat Jakarta Selatan juga patut mendapat apresiasi di tengah tingginya tekanan volume kerja. Setiap harinya, ratusan personel disiagakan dengan sistem shift untuk melayani pergerakan 800 hingga 1.200 wajib pajak yang memadati area kantor, terutama menjelang masa jatuh tempo pajak tahunan.
Di lapangan, tidak sedikit petugas yang tetap menjaga profesionalitas dan kesabaran dalam melayani masyarakat sesuai prosedur baku, meskipun kerap menjadi sasaran pelampiasan kekesalan warga yang sebenarnya menjadi korban penipuan atau janji palsu dari oknum calo.
Sebagai bentuk transparansi dan perlindungan konsumen, masyarakat diminta proaktif membekali diri dengan mengecek rincian tarif resmi melalui situs Korlantas Polri atau akun media sosial @tmcpoldametro sebelum datang ke lokasi.
Wajib pajak juga disarankan memaksimalkan pemanfaatan aplikasi Signal (Samsat Digital Nasional) untuk pengurusan perpanjangan STNK tahunan demi meminimalisir kontak langsung di lapangan.
Jika masyarakat menemukan adanya indikasi pelanggaran prosedur atau praktik pungli, petugas meminta warga untuk mengamankan bukti pendukung seperti struk, nomor antrean, atau foto oknum pengurus untuk dilaporkan ke posko pengaduan.
Saat ini, komitmen pemberantasan praktik percaloan terus digelorakan lewat kerja sama terintegrasi dengan Dumas Presisi Divpropam Polri, nomor aduan Propam Polda Metro Jaya, serta posko pengawasan Paminal di area kantor Samsat.
Melalui penguatan pengawasan eksternal dan partisipasi aktif warga, diharapkan kualitas pelayanan publik di Samsat Jakarta Selatan semakin prediktif, bersih, dan memulihkan kepastian hukum yang diidamkan masyarakat. Hingga saat ini, operasional pelayanan di gedung Samsat Jakarta Selatan tetap berjalan dengan sangat aman, tertib, rapi, dan kondusif